Visits: 29
Minggu ini berita nasional diramaikan dengan kenaikan Upah Minimum Regional atau disingkat UMR. Para pekerja tentu saja mengharapkan bahwa UMR mengalami kenaikan, namun sebaliknya tentu para pengusaha juga harus memperhitungkan agar UMR tidak membebani keuangan perusahaan yang menyebabkan bisnisnya menjadi tidak beroperasi. Disitulah peran pemerintah menjembatani dua kepentingan agar terjadi solusi yang saling menguntungkan. Namun sebetulnya masih banyak yang belum tahu pasti apa itu UMR, serta perbedaannya dengan UMK dan UMP. Banyak juga yang mengira bahwa UMR adalah besaran gaji pokok yang diberikan oleh perusahaan. Ini adalah persepsi yang salah. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai UMR dan cara menghitung UMR atau Upah Minimum regional dilansir dari ajaib.co.id.
PENGERTIAN UMR
UMR yang merupakan singkatan dari Upah Minimum Regional merupakan ketetapan besaran upah minimum bagi pekerja atau buruh di taraf regional. Selain istilah Upah Minimum Regional (UMR), ada juga istilah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota (UMK) Perbedaan istilah UMR, UMP dan UMK digunakan untuk cakupan wilayah di mana tetapan Upah Minimum tersebut berlaku. Kata Regional pada Upah Minimum Regional merujuk kepada lingkungan usaha atau lingkungan kerja. Para pengusaha dan pelaku industri menjadikan Upah Minimum Regional sebagai acuan dalam memberikan upah pada para karyawannya. Istilah UMR ini muncul sebelum digunakannya istilah UMP dan UMK. Penetapan UMR juga bisa berdasarkan wilayah pembangunan ekonomi daerah, atau karena kekhususan wilayah tertentu.
Menurut Permenaker No. 1 Tahun 1999 Upah Minimum Regional dibagi menjadi dua, yakni Upah Minimum Regional Tingkat I atau tingkat Provinsi dan Upah Minimum Regional Tingkat II atau tingkat Kotamadya atau kabupaten. UMR Tingkat I dan UMR Tingkat II kemudian diubah menjadi Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kota berdasarkan Keputusan Menakertrans No. 226 Tahun 2000. Jadi, bisa dikatakan bahwa UMP dan UMK merupakan pembagian dari UMR. Bahkan, saat ini UMR sudah dihapuskan dan hanya menggunakan istilah UMP dan UMK saja.
CARA MENGHITUNG UMR
Diatur oleh undang-undang yang berlaku, UMR (UMP dan UMK) ditetapkan oleh Gubernur melalui Keputusan Gubernur menjelang tahun berjalan. Jadi, misalnya UMR yang berlaku untuk tahun tahun 2024 maka keputusannya sudah ditetapkan oleh Gubernur sebelum akhir tahun 2023. Penetapan besaran upah minimum tidak dibuat asal, melainkan melalui proses yang cukup panjang, yang secara garis besar adalah sebagai berikut:
Proses penetapan Upah Minimum dimulai dengan pengajuan perumusan usulan yang dilakukan oleh Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah (KPPJSDKP) dengan berkonsultasi dengan organisasi pengusaha serta serikat pekerja di wilayahnya. KPPDSJKP ini merupakan bagian dari Dewan Pengupahan Daerah (DPD).
KPPDSJKP mengumpulkan informasi dalam bentuk survei yang meliputi angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) perorangan/lajang/belum menikah. Beberapa pertimbangan dalam menetapkan KHL adalah: Harga sejumlah kebutuhan, Indeks Harga Konsumen, kemampuan perusahaan, Kondisi pasar kerja, tingkat perkembangan perekonomian dan per kapita. Angka ini dijadikan patokan oleh DPD untuk mengajukan kenaikan UMP dan UMK tahun depan kepada gubernur.
Usulan dari DPD jika tidak diterima oleh gubernur, akan dikembalikan kepada DPD. Jika diterima, maka usulan tersebut ditetapkan dan diumumkan paling lambat pada tanggal 21 November. Berbeda dengan UMK, UMP ditetapkan oleh Gubernur dengan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi (DPP). UMP harus diumumkan oleh seluruh Gubernur di Indonesia serentak pada tanggal 1 November. Selain itu, berdasarkan PP Pengupahan No 72 Tahun 2015 Pasal 42 diatur bahwa UMK harus memiliki standar upah minimum lebih besar dari UMP.
UMR (UMP dan UMK) merupakan besaran minimum yang digunakan dalam pengupahan terhadap buruh atau pekerja oleh para pengusaha atau pelaku industri sesuai dengan ketetapan di wilayahnya masing-masing, dan ini sebetulnya berbeda dengan gaji pokok. UMR bukanlah tetapan standar minimal gaji pokok, melainkan penghasilan tetap per bulan. Jadi, UMR itu terdiri dari beberapa komponen. UMR merupakan jumlah dari besaran gaji pokok ditambah tunjangan tetap per bulan. Jadi, bisa dikatakan bahwa UMR adalah minimum pendapatan tetap yang bisa diperoleh pekerja setiap bulan, diluar tunjangan tidak tetap dan tambahan penghasilan lainnya seperti bonus atau insentif penjualan.
Sebagai contoh, besaran UMR DKI Jakarta Tahun 2020 adalah Rp4.276.349. Sementara Perusahaan A yang beroperasional di Jakarta, menawarkan skema penggajian kepada calon karyawan pada posisi telemarketing sebagai berikut:
- 1. Gaji pokok: Rp3.200.000
- 2. Tunjangan transport dan makan: Rp40.000 per hari atau Rp1.000.000 per bulan (dilakukan pemotongan jika tidak masuk secara pro rate).
- 3. Tunjangan komunikasi: Rp100.000 (dibayarkan tetap)
- 4. Tunjangan Shift: Rp250.000 per shift (tidak dibayarkan jika tidak masuk)
- 5. Uang Lembur: Rp25.000 per jam (hanya jika ada lemburan)
- 6. Insentif: Rp50.000 per penjualan produk
- 7. Bonus: Rp500.000 jika mencapai target bulanan
Untuk menghitung upah/penghasilan tetap (gaji pokok dan tunjangan tetap) pada perusahaan A, hanya memasukkan komponen gaji pokok sebesar Rp3.200.000 ditambah tunjangan komunikasi sebesar Rp100.000 . Jadi total penghasilan tetap karyawan adalah Rp3.300.000 yang mana masih di bawah UMP yang telah ditentukan, yaitu sebesar Rp. 4.276.349.
Berdasarkan Surat Edaran Menaker RI Tahun 1990 no. SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah, dijelaskan mengenai uang makan dan transport sebagai tunjangan tetap. Tunjangan makan dan transport dapat dimasukkan dalam komponen tunjangan tetap jika pemberiannya diterima secara tetap oleh karyawan baik secara harian, mingguan atau bulanan, dan dilakukan tanpa dikaitkan dengan kehadiran karyawan.
Itulah bagaimana cara menghitung UMR atau Upah Minimum Regional. Jadi jangan demo dulu jika gaji pokoknya kurang dari UMR, karena bisa jadi ada tunjangan tetap lainnya yang belum dihitung.
